“Feminisme adalah ideologi barat, ide-ide asing, yang harus ditolak karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia, budaya timur.”
Jika gerakan feminisme dilacak dalam sejarah bangsa Indonesia, gerakan kolektif perempuan ini sudah hadir sejak masa pra-kemerdekaan. Sebut saja Sukaptinah, yang turut memperjuangkan peran perempuan dalam Islam, pembatasan poligami, hingga perluasan kesempatan belajar pada masa kolonial. Nyatanya, sejak masa pergerakan bangsa, pemikiran feminisme liberal telah hidup dan berkembang dengan membawa misi kesetaraan, menyoal pada posisi perempuan dalam ruang publik dan perjuangan politik.
Adapula Kartini, ibu kebanggaan bangsa yang percaya bahwa perempuan tidak dapat maju tanpa adanya pendidikan. Baginya, bangku pendidikan adalah salah satu cara untuk menyetarakan perempuan dan laki-laki — emansipasi. Bahkan, di jaman Kartini, perempuan sudah terlibat dalam persoalan politik yang terbentuk melalui diskusi-diskusi terkait perdagangan perempuan ataupun pergundikan.
Pada era orde lama, pelibatan perempuan dalam aktivitas politik justru semakin kental. Berada di bawah naungan partai-partai politik, aksi kolektif perempuan pada masa ini berhasil menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang berada di akar rumput hingga tingkat nasional. Gerwani misalnya, memberikan pendidikan politik kepada perempuan sebagai bagian dari proyek buta huruf.
Hingga akhirnya gerakan perempuan menghadapi tantangan di masa orde baru; dihancurkan dan dikontrol. Rezim ini tidak menyediakan ruang untuk perbedaan. Pembatasan aksi kolektif perempuan yang kritis dilakukan melalui pembentukan organisasi yang takluk pada ideologi ibuisme, melalui perhimpunan Dharma Wanita dan PKK.
Justru di masa orde baru, perlawanan tumbuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan. Pada tahun 1980, acara Konferensi Internasional Perempuan digelar. Konferensi ini diikuti oleh LSM-LSM berbasis penelitian, berlatar belakang pendidikan universitas, memiliki sumber bacaan Internasional — yang tentu saja, berasal dari kelas elite hingga menengah. Mereka mencoba untuk masuk ke akar rumput melalui gerakan buruh dan pekerja rumahan.
Pada masa reformasi, gerakan perempuan dapat tumbuh dan bergerak lebih bebas untuk menggelontorkan ide-ide feminis; melalui isu pendidikan, seksualitas, hingga keadilan sosial. Narasi-narasi gerakan perempuan juga berhasil mempengaruhi kedudukan perempuan dalam kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan lembaga-lembaga institusi yang ramah akan perempuan, membantu kaumnya dalam kasus-kasus kekerasan.
Selain itu, adapula konvergensi LSM feminis dengan agama yang berhasil melahirkan watak feminisme yang baru; keberadaan perempuan beragama (Islam) yang melakukan kajian-kajian kritis terhadap gender.
Namun, seperti dua mata pisau, ruang kebebasan ini kerap pula berperan sebagai ruang kontestasi. Kebebasan perempuan dan pemikiran feminisme berulangkali di-labeli sebagai ancaman. Lantas, kebijakan-kebijakan diskriminatif disusun sedemikian rupa sebagai bentuk perlawanan dari kaum dominan. Persoalan ini tentu saja berpengaruh pada advokasi kebijakan publik, PR hingga hari ini salah satunya: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tak kunjung disahkan.
Seiring dengan bergantinya jaman, gerakan feminisme telah membawa berbagai pemikiran dan perjuangan baru. Sejatinya, feminisme merupakan kesatuan dalam gerak dan pikiran untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan: tak terbatas pada kelompok perempuan sendiri, namun juga masyarakat minoritas lainnya seperti masyarakat pedesaan, kaum miskin kota, hingga gender.
Semoga kelompok feminisme saat ini merata; tak melulu kaum elite yang terlalu sibuk mengedukasi diri. Atau justru aksi kolektif yang terlalu besar mungkin saja menjadi bumerang bagi kaumnya sendiri, yang secara tak sadar merampas ruang kebebasan.
Tulisan ini dibuat sebagai respons dari tugas evaluasi Kelas Feminisme (19 Februari 2021) , “Peta pemikiran besar feminisme di Indonesia", yang diadakan oleh @ekskulindonesia.
